Kelas Reguler:
1. Dadi Junaedi (170120110008)
2. Dian Herdiana (170120110015)
3. Eka Yulyana (170120110017)
4. Nazaruddin (170120110024)
Kelas Non-Reguler:
1. Hanif Al Fajar (170120110014)
2. M. Rizaldy W.K (170120110019)
3. R.A. Sofwan Zarkasih (170120110021)
4. Hesty (170120110022)
5. Suhetris (170120110023)
Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan Publik atau disebut juga Public Policy adalah kajian yang lahir dari Ilmu Administrasi Negara, namun dalam perjalanannya Kebijakan Publik tidak hanya menjadi kajian dari Ilmu Administrasi Negara, kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dan dikaji oleh ilmu-ilmu lainnya, baik itu ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.
Berbagai definisi diungkapkan oleh berbagai pakar dari berbagai latar belakang keilmuan, berikut adalah beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.
1. Thomas R. Dye
Public Policy is whatever the government choose to do or not to do, dapat diartikan sebagai apapun pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan ataupun tidak melaksanakan suatu kebijakan, yang masing-masing pilihan tersebut memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Hal ini termasuk ketika pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu.
2. David Easton
Public Policy is the authoritative allocation of values for whole society, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat yang keberadaannya mengikat (Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat). Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah/ lokal.
3. Jemes E. Anderson
Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials, dapat diartikan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan yang dibuat ini juga memerlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait isu kebijakan yang hendak dipecahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat/ publik. Implikasi dari kebijakan publik ini adalah berorientasi pada tujuan/ maksud tertentu, berisi pola-pola tindakan pemerintah/ pejabat, memiliki sifat memaksa (otoritatif).
