Tag: Artikel
-
APLIKASI PEDULILINDUNGI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM
Judul Artikel Jurnal: APLIKASI PEDULI LINDUNGI: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK DI MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM Abstrak: Aplikasi PeduliLindungi merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam konteks penanggulangan Covid-19, dalam tataran pelaksanaannya berbagai masalah muncul dan perlu untuk ditanggulangi. Didasarkan kepada hal tersebut, artikel ini ditujukan guna menggambarkan pelaksanaan dari kebijakan PeduliLindungi. Metode penelitian yang digunakan…
-
Artikel Jurnal: Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Judul Artikel: Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa BagiMasyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu danTantangan Abstrak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan responspemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada didesa, dalam tahap awal pelaksanaannya diketemukan masalah adanya protesmasyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakankebijakan BLT…
-
Inovasi Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa Kelas Karyawan di Masa Pandemi Covid-19
Abstrak Perkuliahan bagi kelas karyawan secara empiris memiliki beberapa perbedaan dengan perkuliahan kelas regular, salah satunya yaitu fleksibilitas waktu perkuliahan yang diselenggarakan setelah jam kerja dilaksanakan. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan perkuliahan dilaksanakan secara daring menuntut adanya inovasi guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Didasarkan kepada penjelasan tersebut, maka artikel ini ditujukan untukmengkaji inovasi pembelajaran…
-
Definisi Lockdown Covid-19 dalam Perspektif Kebijakan Publik
Lockdown yaitu diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang dibangun atas kondisi penyebaran penyakit yang telah meluas di suatu wilayah yang berimplikasi kepada adanya pembatasan penduduk secara terpadu di wilayah tersebut dengan konsekuensi kewajiban pemerintah menetapkan instrumen kebijakan bagi keberlangsungan hidup penduduk.Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, posisi pemerintah dalam konteks kebijakan lockdown berperan sebagai pengendali dan penjamin keberlangsungan…
-
Definisi Social Distancing COVID-19
Social distancing yaitu diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang dibangun atas dasar upaya reduktif terhadap penyebaran penyakit di suatu wilayah yang berimplikasi kepada adanya pembatasan kegiatan dari penduduk dengan konsekuensi kewajiban pemerintah menetapkan instrumen kebijakan penentuan pola dan ruang kegiatan dari tiap penduduk. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, posisi pemerintah dalam konteks kebijakan social distancing berperan sebagai…
-
Model Pengawasan Kolaboratif Bantuan Sosial
Pelaksanaan kebijakan sosial seperti kebijakan bantuan sosial terdampak Covid-19 dihadapkan kepada permasalahan adanya kesalahan dalam penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), salah satu penyebab permasalahan tersebut yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara optimal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk didalamnya melibatkan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak COVID-19 seperti yang tengah berlangsung saat…
-
Pengertian Pengawasan Kolaboratif
Pengertian Pengawasan Pengawasan merunut kepada arti dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilikan atau penjagaan (Alwi, 2007), pengawasan dapat disamakan juga dengan kontrol dikarenakan dalam pengembangan konsep di negara Barat istilah untuk pengawasan digunakan kata controlling (Muchsan, 2007). Menurut Soekarno (1982) pengawasan merupakan bentuk penjaminan atas penetapan pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar dapat terlaksana sesuai dengan…
-
Peran Kultural Kokolot Kampung Dalam Proses Pembangunan Desa di Kabupaten Sumedang
Unduh Artikel: Download Artikel Abstrak Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan kokolotbagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pamong desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintah desa secara nasional menempatkan kokolotmenjadi pihak eksternal diluar pemerintahan desa. Meskipun demikian, dalam prakteknya kokolotmasih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut…
-
Protected: Format Penulisan Artikel
There is no excerpt because this is a protected post.
Dr. Dian Herdiana 