Archive for September, 2014


Kuliah Administrasi Keuangan Daerah

 

Bahan perkuliahan Administrasi Keuangan Daerah STIA Cimahi pertemuan ke 5

Unduh File: Materi Kuliah

Perkuliahan Organisasi dan Manajemen

 

Materi perkuliahan organisasi dan manajemen pertemuan pertama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi

Unduh File: Materi 1

Kuliah Administrasi Keuangan Daerah

 

Bahan perkuliahan Administrasi Keuangan Daerah STIA Cimahi pertemuan ke 4

Unduh File : BUKU BACAANARTIKELUNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004

Jalan Di Kabupaten Sumedang Diperbaiki (Lagi) ?Jalan Rusak Sumedang

Selagi perjalanan penulis menuju bandung (10 September 2014) tiba-tiba  jalan sebelum daerah Cadas Pangeran macet parah, dugaan awal mungkin ada kecelakaan atau truk mogok yang menutupi jalan, ternyata macet diakibatkan oleh perbaikan jalan yang sedang dilakukan. Pertanyaan pun muncul kenapa jalan yang masih bagus sudah diaspal kembali??? Ya, hal ini memang tidak biasa, semenjak penulis sering melewati jalan Sumedang-Bandung mulai tahun 2005 ketika pulang-pergi kuliah di Unpad Jatinangor, perbaikan jalan akan dilakukan ketika jalan sudah rusak, bahkan menunggu jalan rusak parah, tapi saat ini perbaikan jalan atau tepatnya pengaspalan jalan dilakukan ketika jalan masih “mulus”, hal yang aneh namun membawa kebaikan. Semoga hal ini menjadi pertanda baik bahwa pemerintah melakukan pemeliharaan jalan setiap saat dan jalan akan diperbaiki(di aspal) sebelum jalan tersebut rusak parah.

Sehingga keluhan masyarakat mengenai jalan yang rusak atau bahkan penggalangan sejuta koin yang beberapa saat lalu dilakukan oleh sebagian masyarakat Sumedang sebagai bentuk kritik kepada pemerintah tidak akan terulang kembali.

 

Biaya Nikah di KUA Sumedang Rp 0

 

Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang tarif biaya nikah yang baru. Aturan baru tarif pencatatan nikah itu tertuang dalam PP 48/2014, tentang perubahan atas PP 47/2004, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Agama.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Drs. H. Cece Hidayat M.S.i, membenarkan tentang adanya PP tersebut. Ia mengatakan diharapkan dengan hadirnya PP itu tidak ada lagi kisruh terkait biaya nikah karena telah jelas besaran biayanya. “Hadirnya PP 48 tahun 2014 ini tidak ada lagi kisruh terkait biaya nikah yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat. Karena di situ sudah jelas besaran biayanya,” ujar Cece.

Cece menambahkan, di dalam PP itu juga disebutkan bagi yang menikah di kantor urusan agama selama jam kerja akan dikenakan biaya Rp. 0, sedangkan bagi pengantin yang ingin melaksanakan akad pernikahan di luar kantor urusan agama, dikenakan biaya Rp 600.000 dengan cara mentransfer biaya tersebut ke rekening bank yang sudah ditentukan.

“Dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa nikah di KUA itu akan dikenakan biaya sebesar Rp. 0 atau dengan kata lain gratis. Sedangkan, bagi yang ingin melangsunhkan pernikahan di luar KUA itu dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,” tambahnya. Cece mengatakan, hal yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah ketika pelaksanaan pernikahan di luar KUA harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 600.000 menurut Cece hal tersebut diluar ketentuan KUA.

“Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah ketika melangsungkan pernikahan di luar KUA, ternyata masyarakat mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 600.000 hal tersebut bukan ketentuan dari kemenag.,” katanya. Ia mengimbau masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan tanpa mengeluarkan biaya lebih, masyarakat tinggal mengurusnya sendiri ke kantor urusan agama setempat. Terkecuali, apabila masyarakat tersebut mempunyai halangan sehingga tidak bisa mengurusnya, masyarakat terpaksa menggunakan jasa pihak lain yang otomatis mengeluarkan biaya tambahan. Namun, Cece menegaskan, biaya tambahan tersebut di luar ketentuan kemenag.

“Bagi masyarakat yang ingin menikah dengan gratis, silahkan datang ke KUA setempat. Ketika tidak bisa datang ke KUA karena suatu kesibukan atau masyarakat memiliki keinginan sendiri menikah diluar KUA, silahkan saja. Tapi, ketika masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih, kami tegaskan itu diluar ketentuan kami. Karena mau tidak mau masyarakat pasti mengeluarkan biaya lebih ketika melibatkan pihak ketiga,” pungkasnya.

Sumber: sumedangonline.com

Administrasi Keuangan Daerah

 

Materi kuliah pertemuan ketiga ( 4 September 2014, pukul 17.00- selesai) Administrasi Keuangan Publik Kelas Reguler STIA Cimahi

Unduh file: Materi 1

Materi 2

Bahan Bacaan