Model Pengawasan Kolaboratif Bantuan Sosial

Pelaksanaan kebijakan sosial seperti kebijakan bantuan sosial terdampak Covid-19 dihadapkan kepada permasalahan adanya kesalahan dalam penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), salah satu penyebab permasalahan tersebut yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara optimal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk didalamnya melibatkan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak COVID-19 seperti yang tengah berlangsung saat ini secara empiris tidak dilaksanakan secara kolaboratif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kondisi tersebut mendorong pemahaman untuk membangun model pengawasan kolaboratif sebagai alternatif bagi penyelenggaraan pengawasan yang diharapkan mampu menjadi bagian dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pada khususnya dan kebijakan publik lainnya.

Berdasarkan kepada gambar 1 di atas, pelaksanaan kebijakan bantuan sosial merupakan proses berjenjang yang dimulai dari tingkat pemerintah desa atau kelurahan sampai pada tingkat pemerintah pusat dan/atau provinsi, atas dasar pemahaman tersebut maka proses pengawasan yang dilakukan harus pula dimulai secara berjenjang yang dilakukan oleh multi aktor baik secara internal di tiap-tiap level pemerintahan maupun secara eksternal, serta unsur masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut merupakan bentuk pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur di setiap jenjang.

Pengawawasan kolaboratif merupakan bentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan program sosial agar berjalan sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, sehingga dasar pertama adanya pengawasan kolaboroatif yaitu komitmen dan dasar aturan kerjasama dari para pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan secara kolaboratif. Para pemangku kepentingan tunduk dan taat kepada komitmen dan aturan yang telah dibuat dan disetujui bersama.

Proses pendataan rumah tangga sasaran (RTS) merupakan salah satu kegiatan penting yang akan turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Proses tersebut harus dilakukan secara berjenjang mulai dari unsur pemerintah desa/kelurahan yang mana pada tahap ini masyarakat turut dilibatkan baik dalam memberikan masukan terhadap penyusunan daftar rumah tangga miskin maupun mengawasi aparat pemerintah desa/kelurahan agar proses penyusunan daftar rumah tangga miskin dilakukan dengan benar.

Proses pendataan yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan banyak pihak mulai dari level pemerintahan terbawah sampai dengan level pemerintah pusat serta adanya pengawasan secara berjenjang diharapkan akan menghasilkan data rumah tangga miskin secara akurat dan kredibel yang menjadi dasar penetapan rumah tangga sasaran (RTS) dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial merupakan tahap yang paling penting dan krusial disebabkan dalam tahap ini keberhasilan kebijakan akan ditentukan, dalam tahap ini pula akan diketahui apakah rumahtangga sasaran (RTS) yang telah disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sebaliknya. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka proses pengawasan menjadi bagian terpenting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial terlaksana dengan baik  dan rumah tangga sasaran (RTS) dapat menerima manfaat dari kebijakan bantuan sosial tersebut.

Pengawasan perlu dilakukan secara multi aktor baik itu dari internal pemerintah yang terdiri dari level pemerintah pusat sampai dengan level pemerintah desa/kelurahan, serta aktor eksternal yaitu lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat baik masyarakat yang menerima manfaat maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Upaya pengawasan kolaboratif diwujudkan dengan adanya kerjasama antar berbagai aktor di tiap level pemerintahan mulai dari tahap awal pengawasan sampai dengan tahap akhir pengawasan. Para aktor tersebut berbagi peran sesuai dengan yang telah ditentukan dan bekerja secara sinergis sehingga menghasilkan keterpaduan antara satu dengan yang lainnya.

Proses pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut akan memunculkan dinamika dalam penilaian pelaksanaan hasil pengawasan, hal tersebut dianggap menjadi nilai positif dikarenakan adanya kekurangan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh salah satu pemangku kepentingan akan dikoreksi dan diperbaiki oleh pemangku kepentingan lainnya, sehingga akan menghasilkan laporan pengawasan yang komprehensif  dan valid yang mana hasil tersebut merupakan kesepakatan dari para pemangku kepentingan dalam pengawasan terhadap kebijakan bantuan sosial. Hasil pengawasan akhir tersebut kemudian juga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan keberlanjutan kebijakan bantuan sosial di masa yang akan datang.

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan mulai dari level pemerintah pusat sampai dengan level pemerintah desa/kelurahan diharapkan akan mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kebijakan bantuan sosial sehingga tujuan kebijakan yang telah ditentukan di awal akan dapat tercapai dan masyarakat sasaran akan merasakan manfaat/keuntungan dari adanya kebijakan tersebut.

Sumber: Artikel jurnal dengan judul: “PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TERDAMPAK COVID-19“. Artikel utuh dapat di undul di tautan berikut ini: Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s