Dr. Dian Herdiana

Abstrak:

Kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan menjadi suatu paradoks antara pengembangan ilmu dengan moral dan perilaku sebagian anggotanya. Kondisi ini mengkonstruksikan akan perlunya suatu tindakan yang diambil agar peristiwa serupa tidak terulang di lembaga pendidikan lainnya, peran pemerintah melalui instrumen kebijakan menjadi salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang dimungkinkan dapat terjadi di lembaga pendidikan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data sekunder dijadikan sebagai bahan utama dalam menganalisis substansi penelitian kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hasil analisis menunjukan bahwa pemerintah menjadi institusi utama yang berperan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus terikat kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rekomendasi kebijakan diorientasikan kepada 3 (tiga) hal utama yaitu promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang anti kekerasan seksual, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, serta upaya mendorong nilai dan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Abstract:

Sexual violence in several educational institutions becomes a paradox between the development of science/morality and the behavior of some of its members. This condition constructs the need for action to be taken so that similar things do not recur in other educational institutions. The role of the government through policy instruments is one of the efforts to prevent sexual violence that may occur in other educational institutions. The research method used in this article is a descriptive research method with a qualitative approach; secondary data is used as the primary data in analyzing the substance of research on sexual violence in educational institutions. The results of the analysis revealed that the government is the main institution that has a role to be able to solve the problem of sexual violence in educational institutions; this is because the provision of education is a form of government responsibility; every educational institution should be bound to the government’s policies. On this basis, the policy recommendations are oriented to three main things: promoting anti-sexual violence education policies, increasing coordination between stakeholders in implementing anti-sexual violence education, and efforts to encourage anti-sexual violence values and culture in the educational environment.

Artikel dapat di unduh di tautan berikut ini: Article PDF