Abstrak:
Komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis budaya lokal diwujudkan dalam kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan output pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis kepada nilai budaya Sunda. Atas dasar tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan SPBS terdiri dari 2 (dua) faktor utama, yaitu: Pertama, secara substansi nilai budaya Sunda baru bisa diwujudkan secara filosofis berupa nilai-nilai kesundaan, belum sampai kepada nilai praktis/operasional. Kedua, kebijakan SPBS yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam prakteknya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Atas dasar tersebut maka kebijakan SPBS kedepannya harus ditunjang dengan instrumen kebijakan yang praktis/operasional, serta diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Abstract:
The commitment of the Sumedang Regency government torealizing governance and development based on local culture is manifested through the policy of Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)/Sumedang as the Center of Sundanese Culture. But in practice, the SPBS policy has not been able to create governance and development based on Sundanese cultural values. On this basis, this article aims to examine the inhibiting factors of SPBS policy implementation. The research methods were carried out through descriptive research methods with a qualitative approach. The results revealedthat the inhibiting factors for implementing the SPBS policy consisted of 2 (two) main factors: First, in substance, Sundanese cultural values could only be realized philosophically in the form of Sundanese values, not yet practical/operational values. Second, the SPBS policy,which requires the involvement of all stakeholders in practice,is mostly carried out by the Sumedang Regency government. On this basis, future SPBS policies should be supported by practical/operational policy instrumentsandthe active role of all stakeholders.
Artikel jurnal dapat dunduh di tautan berikut ini: FULL ARTICLE
Leave a comment