Berikut adalah materi perkuliahan administrasi keuangan daerah pertemuan ke 1 ( Unduh: Materi 1 )
Latest Entries »
Berikut adalah materi perkuliahan administrasi pembangunan pertemuan ke 1 ( Unduh: Materi 1 )
Berikut adalah referensi buku yang dijadikan bahan untuk diskusi kelompok (Unduh: Buku Administrasi Pembangunan )
Sumber buku diperoleh dari: http://digilib.uinsgd.ac.id/11041/1/3.%20Buku%20Administrasi%20Pembangunan_merged.pdf
Artikel Jurnal:
Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat
Jurnal JUMPA Universitas Udayana, Vol 6 No 1 (2019): Volume 06, Nomor 01, Juli 2019
Unduh file: Artikel
Abstrak:
Village tourism is an alternative form of tourism that presents the beauty of nature, social life and culture, it offers direct interaction with the local community as a form of tourist attraction offered. However,in practice, community isnot fully involved in the process of village tourism developmenthencethe community is notbenefitedfrom the village tourism. On the basis of existing problems, this article is intended to explain the importance of community involvement in village tourism development. This research is a qualitative study using a library research approach. The results show thatthe village tourism will be going to succeed if the community is being involved in the whole process. The communityshould be placed into 2 (two) roles at once, namely the community as the subject that has the right to determine the direction of village tourism development. Secondly, the community as an object where the goal of increasing community welfare is a priority in the village tourism development.
Artikel Jurnal: Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)
Unduh Artikel: Jurnal Iptek-Kom
Abstrak:
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, beberapa desa di Indonesia mulai mengembangkan smart village. Namun, dalam praktiknya belum ada satu kesepahaman mengenai elemen dari smart village, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda- beda mengenai konsep smart village. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengembangkan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model-building method yang membangun pemahaman konseptual mengenai suatu fenomena empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen pokok smart village, yakni smart government, smart community dan smart environment. Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan smart village berupa “smart relationship” yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi ketiga elemen smart village tersebut. Dengan demikian, sinergisitas yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:
Along with the development of information technology, several villages in Indonesia have started to develop smart village projects. However, given there seems to be little agreement about what the elements of the smart village are, various interpretations of the smart village emerge. Therefore, this article aims to develop the smart village concept for Indonesian villages. This research used a model-building method to create a conceptual construct of an empirical phenomenon. The results revealed that there were three main elements of the smart village, namely smart government, smart community and smart environment. The three elements were used to achieve the ultimate goal of developing smart villages, i.e. “smart relationship”, the constructive linkages arise from the interplay of the three elements. Eventually, the synergy built upon the use of information technology will improve rural communities’ welfare
Seperti rumah berdebu yang lama tidak ditinggali
Butuh banyak tulisan untuk membersihkannya…..
Dago Elos, 9 Juli 2019
Unduh Artikel: Download Artikel
Abstrak
Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan kokolotbagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pamong desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintah desa secara nasional menempatkan kokolotmenjadi pihak eksternal diluar pemerintahan desa. Meskipun demikian, dalam prakteknya kokolotmasih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan seperti apa peran kokolotdalam proses pembangunan desa saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi litelatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada kokolotuntuk berperan sebagai artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa memberikan peran kepada kokolotsebagai figur penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kokolotjuga berperan sebagai penengah konflik saat terjadi perbedaan atau pertentangan baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Judul:
Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa
Unduh Artikel: Download Artikel
Abstrak:
Komitmen pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Atas dasar permasalahan tersebut, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor penyebab kepala desa berperilaku koruptif dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku koruptif kepala desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: Pertama, faktor regulasi yang mana UU Desa memberikan kewenangan pembangunan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa, ditambah dengan tidak adanya lembaga tingkat desa yang face to face menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa. Kedua, faktor pribadi kepala desa, seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas dan moralitas serta adanya tuntutan janji politik. Ketiga, faktor masyarakat. Yang mana tidak adanya regulasi/mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat melakukan pemantauan, serta indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa. Sehingga berimplikasi pada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa. Ketiga faktor tersebut berkontribusi besar terhadap perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa.
